Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso

Moh. Rusli Syuaib

Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi DPRD Kabupaten Poso sesuai amanah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD/DPD dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab ketiga Pasal 77 tentang Fungsi DPRD, yaitu DPRD Kabupaten/Kota selaku Lembaga Legislatif yang mempunyai fungsi Legislation, Budgeting dan Controling. Fungsi Legislasi, DPRD selaku Pembuat, Pembahas dan Pemutus sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah dimana Peraturan Daerah akan menjadi dasar berkehidupan masyarakat. Fungsi Anggaran, DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi Pengawasan, adalah sejauh mana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD atau kebijakan publik yang telah ditetapkan. Faktor transparansi dan kontrol publik terhadap fungsi DPRD menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik di daerah. Dalam fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Anggota DPRD tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol, penting dibuka pintu akses publik terhadap pelaksanannya.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta, bahwa pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Poso dalam Otonomi Daerah sehubungan dengan pelaksanaan hak Inisiatifnya dapat dikatakan masih kurang hingga saat ini belum dapat melaksanakan Fungsi yang melekat pada DPRD secara Optimal dan berkualitas atau hasil kinerjanya masih rendah hal ini dapat dilihat pada peran anggota DPRD Kabupaten Poso yang seharusnya sebagai penyerap, Penyalur Aspirasi Rakyat dan sebagai Kontrol belum ada yang masimal atau sesuai denga harapan masyrakat di kabupaten Poso. Ini dikarenakan latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu terhadap aktivitas politik. Demikian juga dengan fungsi – fungsi yang lain seperti pada Fungsi Legislasi belum ada Peraturan Daerah Yang dibuat melalui hasil dari inisiatif DPRD itu sendiri, pada Fungsi Anggaran Masih kurang jeli melihat kabutuhan masyarakat sehingga menganggarkan pembangunan yang tidak ada fungsinya atau dengan kata lain mubasir sedangkan pada Fungsi Pengawasan masih besarnya kepentingan politik didalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Poso. Variabel independen dalam penelitian ini adalah personal background, political background, pengetahuan anggota DPRD tentang legislasi, anggaran, pengawasan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan dan prosedur. Variabel dependennya adalah kapabilitas anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden berjumlah 60 orang responden, yang terdiri dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Poso dan 30 orang masyarakat Kabupaten Poso.

Kata Kunci

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Arikunto, S., 2000, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta

Bagir Manan, 2002, Menyonsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta,

Bintan R.Saragih, 1988, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Basri, Faisal, 2009, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, Penerbit Erlangga.Jakarta

Gaffar, Affan,2000, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jakarta

Imawan, Rishwanda, 1993, Faktor-Faktor yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Josef R. Kaho, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo, Yogyakarta. .

Marbun, B.N, SH. (2005), DPRD & otonomi daerah setelah amandemen UUD 1945 & Undang – Undang Otonomi Daerah 2004. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong,1995, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta,

Moleong Lexy J., 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, Bandung.

Nawawi, Hadari,1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, Press, Yogyakarta,

Ni’matul Huda,2005, Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan

Problematika, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

Rondinelli, Development Projects As Policy Experiment : An Adaptive Approach to Development Administration, Mathuen, Londo ( Dalam Tesis Siti Chomzah, 2002, Analisis Kinerja DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, UGM Yogyakarta, 1983

Riwo Kaho, Josef,1991, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI ( Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan ), CV. Rajawali, Jakarta.

Romli, L. (Ed). (2002). Dinamika lembaga perwakilan lokal. Studi tentang Peranan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik. P2P-LIPI.Jakarta

Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alphabeta, Bandung

Sarundajang, S.H. (2000), Arus balik kekuasaan pusat ke daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Sugiyono, 2000, Metode Pelnelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung

Sanit, A. (1985), Perwakilan politik di Indonesia, CV Rajawali,Jakarta

Solly M, Lubis,1989, Landasan dan Teknik Perundang-undangan , Mandasr Maju, Bandung,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990 dalam Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, P.T. Rajawali Pers, Jakarta,

Thaib, Dahlan, 2000, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Widodo, Joko, 2001, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Dokumen

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pada pasal 77 tentang Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 pasal 76 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Rakyat Daerah (DPRD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.