PELAYANAN PERIZINAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN POSO

Palata Luru

Sari

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Pelayanan Perizinan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Poso selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan April 2009.
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Poso, data yang digunakan data primer dan data sekunder secara langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan penelitian, melalui metode observasi dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari indikator variabel efektifitas pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Poso kinerjanya cukup baik karena indeks diatas 50%. Indikator efektifitas pelayanan tersebut terdiri dari kemampuan aparat pengelola perizinan, 38.6% menyatakan sangat baik, 57.4 menyatakan cukup baik, kemudian proses pelayanan aparat pengelola perizinan menyatakan sebesar 32.3% sangat baik, 31.4% menyatakan cukup baik, dan untuk kualitas pelayanan aparat pengelola perizinan sebesar 28 % menyatakan sangat baik 52.7 % menyatakan cukup baik.

Kata Kunci : Pelayanan, Perisinan, Pendapatan Asli Daerah

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Abdullah, M.S, (1987), Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi, dalam laporan Temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen Dalam Pembangunan. LAN, Jakarta.

Amal, I (1997), Aspek Politik dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (makalah), Yogyakarta.

Azwar, (1997), Administrasi Pembangunan, Haji Mas Agung, Jakarta.

Indrawijaya, A.I. (1989), Perilaku Organisasi, Sinar Baru Bandung.

Kotler, Philip, (1995), Manajemen Pemasaran, Erlangga, Jakarta.

Lubis, S.B.H. dan Husaini, M, (1987), Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro, PAU-UI, Jakarta.

Moenir, H.A.S (2002), Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Edisi I, Cetakan ke enam, Bumi Aksara, Jakarta.

Mubyarto, (1996), Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan, Aditya Media, Jakarta.

Nazir. Moh. Ph.d, (2003), Metode Penelitian, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rasyid, Ryass (1997), Kajian Awal Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Yarsifwatanpone, Jakarta.

Salusu, J (1996), Pengambilan Keputusan stratejik untuk organisasi public dan organisasi nonpropit, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Siagian, Sondang P. (1994), Patologi Birokrasi : Analisis, Identifikasi dan Terapinya, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Thoha, Miftah, (1998), Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, CV. Rajawali, Jakarta.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.