Implementasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Poso Studi Atas Kegiatan FKUB

Muhammad Yasser Fedayyen

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Forum Kerukunan Ummat Beragama Kabuapaten Poso dalam melaksanakan perannya sebagaimana dengan fungsinya yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No.9 dan No.8 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,studi kepustakaan,. Sementara itu dalam analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif. karena keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh peran pengurus FKUB sebagai tim manajemen meneruskan informasi-informasi kebijakan telah dirumuskan ditingkat Pusat sampai ke Kabupaten. Pertanggungjawaban terstruktur ini didasarkan pada tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana telah dirumuskan, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta pelaksanaan dan dampak (manfaat) dikehendaki dari semua program yang ada dan terarah. Sehingga proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya.

Keywords

implemtasi kebijakan, organisasi, Forum kerukunan umat beragama

Full Text:

PDF

References

Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta. Suara Bebas

Abdul Wahab, S. 2002. Analisis Kebijaksaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara

Anderson, James E, 2006, Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company

Dye, Thomas R, 2005, Understanding PublicPolicy, Eleventh Edition, NewJersey: Pearson Prentice Hall

Grindle,Marilee S.1980, Politics and Police Implementation In Third Rowld. Princeton University Press.

Kustini (Ed), 2010. Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 9 dan 8 Tahun 2006, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Lane, J.E. 1987. Implementation, Accountability and Trust. Europen Journal of political research. London . Routledge

Misrawi, Zuhairi, 2010. Pandangan Muslim Moderat, Toleransi, Terorisme dan Oase Perdamaian. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara. .

Moleong, Lexy, 2000. Metodologi Penelitian Kualitattif, Bandung. Remaja Rosdakarya

Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 9 dan 8 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah

Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021, Bapelitbang Poso

Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta

Van Meter dan Van Horn, 2004, Policy Implementation, Jakarta, Rineka Cipta.

Widodo, Joko, 2001. Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah, Insan Cendekia,Surabaya

Zuraida, Annisa, 2009. Interaksi Sosial Transmigrasi Bali dengan Suku Lain d Desa Kolam Kanan Kec arambai. UNLAM Banjarmasin.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.