Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance Desa Sintuwulemba Kecamatan Lage Kabupaten Poso

Rilfayanti Thomassawa, Herlan Lagantondo

Abstract

Tujuan penelitian ini mencoba menguraikan fakta-fakta tentang Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Sintuwulemba. Transparancy, Participation, Rule of law, Responsiveness merupakan Prinsip-prinsip tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik Good Governance menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan yang demokrasi dan baik terutama di dalam pemerintahan desa dan bagaimana kepala desa dapat menginplementasikan suatu kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suasana yang terjadi di lapangan berdasarkan data-data, perilaku, ucapan, dan tulisan yang diamati. Metode wawancara digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya kememimpinan kepala desa Sintuwulemba sudah menggunakan gaya kepemimpinan yang Demokratis dan dalam menjalankan pemerintahanya.

Keywords

Kepemimpinan Kepala Desa; Good Governance;

Full Text:

PDF

References

Arifin, Tahir. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alvabeta, cv.

Bungin, Burhan. 2003. Metodologi Penelitian kualitatif. Jakarta: PT Raja Grapindo.

Dwipanaya Ari. 2003. Membangun Good Governancedi Desa. Yogyakarta: IRE.

Daim, A. Nuryanto,2014. Hukum Administrasi: Surabaya. Laskambang Justitia.

I Nyoman, Beratha. 1992. Masyarakat Desa dan Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartono, kartini. 1994. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: CV. Rajawali.

Raharja, Prathama. 2001. Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: UI.

Syafiie, Kencana Inu. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: PT Rafika Aditama.

Sedarmayani. 2003. Good governance (pemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah. Bandung: Mandar Maju.

Subarsono, Ag. 2005, Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Jakarta: Alfabeta.

Sunarjo, unang, RH. 1984. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito.

Sutarto.1998. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sutinah, dan Bagong Suyanto. 2006. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Purnomo, Joko, Dkk. 2008. Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. ( Pelaksanaan good governance di desa). Yogyakarta: IRE.

Nugroho, Rianto.2008. Public policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Wahjosumidjo, 1987.Kepemimpinan dan Motivasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widodo Joko, 2001. Good Governance. Telaah dari Dimensi Akuntabilitas danKontrol Birokrasi Pada Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah.Jakarta: PT Insan Cendekia.

Widjaja AW. 2004. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Widjaja, Haw. 2008. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Rafindo Persada.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Tentang Desa.

DOI: http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.369

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.