Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Poso

Moh Rusli Syuaib, Abd Khalid Hs Pandipa

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan teknik wawancara untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pasca pemekaran dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara pada prinsipnya sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil analisis dan hasil wawancara yang menunjukkan sebagian besar responden menjawab cukup sederhana bila dilihat dari prosedur pelayanan. Perwujudan pelayanan yang diterapkan di kecamatan ini didasarkan atas kebijakan pemekaran yaitu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada kesederhanaan, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara yaitu keterbatasan sumber daya aparat dan keterbatasan fasilitas kantor serta keterbatasan dana operasional.

Keywords

Implementasi; Pemekaran dan Pelayanan Publik; Kabupaten Poso;

Full Text:

PDF

References

Abdul Wahab, Solichin, 2002 Analisis Kebijakan, dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Dunn, William. N, 1992 Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Dye, Thomas R, Dalam Wijanarko, 1999 Analisis Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta.

Edwards III, George C, 1980, Implementing Public Policy, Congress Conel Quarterly Press, Washington DC.

Indrawijaya, Adam I,2000, Perubahan dan Pengembangan Organisasi, Sinar Baru, Bandung.

Jones. Charles 0, 1984, An Introduction To The Study Public Policy, Brooks/Cole, Montery Caliponia.

Lasswell, Harold D. dan Abraham Kaplan, dalam Moenir 2000, Power and Society A. Frame Work Plitical Inquiry, Yale Unibersity Press, London.

Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabab.er (eds), dalam Indrawijaya 1996, Effektive Policy Implementation, Lexington Mass DC, Health,

Moenir, H. A.S, 1995, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta

Nazir, Muhammad, 1983, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta

Osbom David dan Ted Gabler, 1995, Mewirausahakan Birokrasi, Mentransformasi Semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik, Terjemahan Abdul Rasyid, Teruna Grafika, Jakarta.

Rasyid, Ryaas, 1999, Makna Pemerintahan, Tinjauan dan Segi Perilaku, Yasid Watampone, Jakarta

Robbins, Stephen P. 1991. Organization Behavior. London: Prentice Hall Internasional Ed.

Rondinelli, Nellis, and Cheema (1983). Implementing Decentralisation Polices dalam Oentarto Sm, I Made Suwandi, Dodi Riyatmaji. (2004). Menggagas format Otonomi Daerah Masa Depan, Samitra Media Utama, Jakarta

Saefullah (1997 ) Strategi Pelayanan Umum, Graha Wiyata, Jakarta

Sedarmayanti, 2000, Restrukturlses! dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan, Mandar Maju, Bandung.

Siagian, Sondang P, 1985, Teori Pengembangan Organisasi , Bumi Aksara, Jakarta

Singarimbun. Masri dan Sofian Efendi, 1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.

Soenarko, 1998 Publik Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah, CV. Papyrus, Surabaya.

Steers, Richard M, 1980, Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku), Penterjemahan Dra. Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.

Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Affabeta, Bandung

Sunggono, Bambang, 1984, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaukani, HE, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Tangkilisan, H.N, 2004 Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah, Lukman Offset, Yogyakarta

Thoha, Miftah, 1997, Deregulasi Debirokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Widodo, Joko, 2007. Analisis Kebijakan Publik, Bayumedia. Publishing, Malang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Poso Kota Utara Yogyakarta

DOI: http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.381

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.