Implementasi Kebijakan Pemekaran di Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso

Moh Rusli Syuaib, Abd Khalid Hs Pandipa

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan pemekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menganalisis tentang Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten dan teknik wawancara untuk mengetahui Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan sudah terlaksana dengan baik, kenyataan ini dapat dilihat dari pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah mengarah pada pelayanan publik seperti yang menjadi tujuan utama pemekaran suatu daerah yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan good governance di kecamatan Poso Kota Selatan dapat dilihat responsif, efisiensi dan akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kemampuan aparat kecamatan dalam menanggapi dan merespon pelaksanaan tugas pemerintahan, produktifitas kerja aparat, kualitas layanan bagi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan di Kabupaten Poso dilaksanakan menggunkan prinsip-prinsip teori yang di kemukakan Edward III yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Selatan yaitu Dalam hal pelayanan yang berhubungan dengan biaya, perlu adanya standar biaya yang digunakan dalam pengurusan adminstrasi sehingga masyarakat memiliki persiapan yang sesuai kebutuhan.

The purpose of the study was to analyze the implementation of the sub-district expansion policy in the poso sub-district, southern city of poso district and to find out the factors that became obstacles in the implementation of the sub-district expansion policy in the poso sub-district, southern city of poso district. The research method used was descriptive qualitative, namely analyzing the implementation of the expansion policy. Based on the discussion of the research results, it can be concluded that the implementation of the expansion policy for the Poso Selatan sub-district has been implemented well, this fact can be seen from the services provided. The activities carried out by government officials have led to public services as the main goal of the expansion of an area, namely to bring services closer to the community. The implementation of good governance in Poso Kota Selatan sub-district can be seen as responsive, efficiency and accountability have been carried out well, this can be seen from the ability of sub-district officials to respond and respond to the implementation of government duties, work productivity of the apparatus, quality of service for the needs and interests of the community. The expansion of the Poso sub-district, South City in Poso Regency was carried out using the theoretical principles put forward by Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. There are several factors that influence the improvement of services in the Poso District, South City, namely in terms of services related to costs, it is necessary to have a standard fee used in administrative management so that the community has the appropriate preparations.

Keywords

Implementasi; Pemekaran

Full Text:

PDF

References

Abdullah Rozali, 2007, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan kepala Daerah Secara Langsung:

Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Alwasilah Chaidar, 2008, Pokoknya Menulis : Jakarta, Kiblat.

Bottomore TB, 2006, Elite dan Masyarakat, Jakarta, Akbar Tanjung Institute.

Danim Sudarwan, 2005, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Jakarta, Bumi Akasara.

Dunn William, N 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Yogyakarta, Gajah Mada Universitiy Press.

Dye, Thomas R, Dalam Wijanarko, 1999, Analisis Kebijakan Publik, Jakarta,Bumi Aksara

Ferry Anggoro Suryokusumo, 2008, Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan,

Yogyakarta, Sinergi Publishing.

Islami, Irpan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,Jakarta, Bina Aksara

Khairul Muluk, 2005, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah : Malang, Bayumedia.

Keban Yeremias, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu: Yogyakarta,

Gava Media.

Nugroho Riant, 2009, Public Policy, Jakarta, Elex Media Komputindo.

Osborne David, 2005, Mewirausahakan Birokrasi, Jakarta, Victory Jaya Abadi.

Oentarto dkk, 2004, Format Otonomi Daerah Masa Depan, Jakarta, Samitra Media Utama.

Rahmat , 2009, Teori Administrasi dan Manajemen Publik, Jakarta, Pustaka Arif.

Salusu, J, 1996, Pengambilan Keputusan Stratejik : Jakarta, Gramedia.

Suherli, 2008, Menulis Karangan Ilmiah : Jakarta, Arya Duta.

Samodra Wibawa, 2009, Administrasi Negara, Isu-isu Kontemporer: Yogyakarta, Graha Ilmu.

Sugiono , 2009, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.

Siagian Sondang, 2008, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Bumi Aksara.

Thoha Miftah, 2008, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Media Grafika.

Thoha Miftah, 1998, Deregulasi Birokrasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat Dalam

Pembangunan Administrasi di Indonesia, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES

Widjaya HAW, 2005, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Widjaya HAW, 2003, Titik Berat Otonomi, Jakarta, Raja Grafindi Persada.

Widjaya HAW, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Widjaya HAW, 2008, Otonomi Desa, Jakarta, Rajawali Press.

DOI: http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.449

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.