Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyususunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Tojo Una Una. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data mencakup administrasi, observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dalam penelitian ini mengenai fungsi DPRD Kab. Tojo Una Una dalam menyusun PERDA APBD yaitu adanya (1) fungsi Anggaran yang mengkaji tentang usulan program yang dibuat oleh eksekutif yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dengan hak Anggaran, DPRD dapat menghapus program yang tidak ada keterkaitan dengan masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah pemahaman peraturan yang berkaitan dengan SDM di DPRD Tojo Una Una itu sendiri. (2) Program pembangunan daerah yang ditetapkan oleh DPRD harus mengacu pada perda yang harus dibahas di DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam hal ini lembaga eksekutif dan DPRD harus menjadi mitra yang baik dan memiliki satu persepsi dalam penyusunan program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Walaupun masih ada kendala berupa adanya ego dari lembaga eksekutif yang mengharuskan program yang diajukan untuk diterima. (3) Pengawasan adalah bagian dari fungsi DPRD, dimana pelaksanaannya secara teknis melakukan pengawasan apakah penyusunan APBD yang telah disepakati terlaksana atau tidak. (4) Aspirasi atau keinginan masyarakat dapat disalurkan melalui mesrembang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten kemudian dilanjutkan sampai pada badan anggaran (banggar). Selain itu penyaluran asprasi masyarakat bisa melalui konsultasi publik dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan atau anggaran APBD untuk memobilisasi aspirasi masyarakat yang dianggap prioritas.

This study aims to analyze and describe the function of the Regional House of Representatives in the Preparation of Regional Regulations for the Regional Revenue and Expenditure Budget in Tojo Una Una Regency. This research uses qualitative methods with data collection techniques including administration, observation, documentation studies and in-depth interviews. The results in this study regarding the function of the DPRD Kab. Tojo Una Una in preparing the Regional Regulation on the Regional Budget, namely (1) the Budget function which examines the proposed program made by the executive related to the aspirations of the community. With budget rights, the DPRD can remove programs that have no connection with the community. The obstacle faced is the understanding of regulations relating to HR in the Tojo Una Una DPRD itself. (2) The regional development program determined by the DPRD must refer to the regional regulation that must be discussed in the DPRD in carrying out its legislative functions. In this case, the executive and DPRD must be good partners and have one perception in the preparation of programs related to the community. Although there are still obstacles in the form of ego from the executive agency that requires the proposed program to be accepted. (3) Supervision is part of the function of the DPRD, where its implementation is technically monitoring whether the preparation of the agreed APBD is carried out or not. (4) The aspirations or desires of the community can be channeled through Mesrembang starting from the village level, sub-district to the district level and then continued to the budget agency (banggar). In addition, the distribution of public aspirations can be through public consultations by utilizing financing facilities or the APBD budget to mobilize community aspirations which are considered priorities