KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POSO

Moh. Rusli Syuaib

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah daerah bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Poso.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Poso. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan  pemerintah  daerah dibidang prasarana  jalan dan jembatan  belum optimal  dikoordinasikan kepada masyarakat, didukung  sumber daya  manusia  pelaksana  yang memadai  sesuai  dengan latar belakang  pendidikan  sehingga mempengaruhi  pencapaian  kinerja optimal, belum  didukung  oleh disposisi  yang dimiliki  oleh implementator  terutama  komitmen  dalam meningkatkan  kinerja, ditinjau  dari struktur  organisasi sudah  sesuai  berdasarkan  prosedur  pelayanan  yang standar.

Keywords

Kebijakan Pemerintah; Prasarana; Jalan; Jembatan

Full Text:

PDF

References

A. Buku .

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta,

Jakarta, 2015.

Dunn, William, Analisis Kebijakan Publik , Hanindita Graha Widia Yogyakarta , 2011.

----------------, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Gajah Mada University Yogyakarta , 2013.

Gibson I dan Donnely , Organisasi dan Manajemen (Perilaku Struktur dan Proses) Erlangga Jakarta 2014.

Handayaningrat ,Soewarno , Pengantar Studi Ilmu Administrasi, Gunung Agung Jakarta ,2003

-----------------, Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, Haji Masagung, Jakarta 2009.

------------------, Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, Gunung Agung,Jakarta 2002.

Hasibuan ,Melayu ,Organisasi & Manajemen, Bumi Aksara Jakarta , 2005.

Hessel , Nogi, Manajemen Publik Gramedia Jakarta ,2005.

Islamy , Irfan ,Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara Bina Aksara , Jakarta , 2000

Josep Riwu , Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , Rajawali Press

Jakarta 20011 .

Lukman ,Manajemen Sumber Daya Manusia ,Ghalia Jakarta 2003.

Mudrajat,Koncoro ,Otonomi dan Pembangunan Daerah Erlangga Jakarta 2002.

Mardiasmo , Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Yogyakarta,2002.

Moenir A.S , Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara Jakarta , 2001.

Nasucha Chaizi, Reformasi Administrasi Publik Grasindo Jakarta 2004.

Nasir, Moh. Metode Penelitian.Ghalia Indonesia, Jakarta 2003.

Siagian, Sondang P, Fungsi –Fungsi Manajemen, Bumi Aksara Jakarta 2005.

Subarsono A.G. Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar Jakarta 2005.

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung.2005.

Stoner,A,F,J, Manajemen Prentice-Hall 2001

B.Dokumen

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 1993 tentang Pedoman pelaksanaan pelayanan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman tatalaksana pelayanan umum.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.