KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POSO
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. Buku .
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta,
Jakarta, 2015.
Dunn, William, Analisis Kebijakan Publik , Hanindita Graha Widia Yogyakarta , 2011.
----------------, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Gajah Mada University Yogyakarta , 2013.
Gibson I dan Donnely , Organisasi dan Manajemen (Perilaku Struktur dan Proses) Erlangga Jakarta 2014.
Handayaningrat ,Soewarno , Pengantar Studi Ilmu Administrasi, Gunung Agung Jakarta ,2003
-----------------, Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, Haji Masagung, Jakarta 2009.
------------------, Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, Gunung Agung,Jakarta 2002.
Hasibuan ,Melayu ,Organisasi & Manajemen, Bumi Aksara Jakarta , 2005.
Hessel , Nogi, Manajemen Publik Gramedia Jakarta ,2005.
Islamy , Irfan ,Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara Bina Aksara , Jakarta , 2000
Josep Riwu , Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , Rajawali Press
Jakarta 20011 .
Lukman ,Manajemen Sumber Daya Manusia ,Ghalia Jakarta 2003.
Mudrajat,Koncoro ,Otonomi dan Pembangunan Daerah Erlangga Jakarta 2002.
Mardiasmo , Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Yogyakarta,2002.
Moenir A.S , Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara Jakarta , 2001.
Nasucha Chaizi, Reformasi Administrasi Publik Grasindo Jakarta 2004.
Nasir, Moh. Metode Penelitian.Ghalia Indonesia, Jakarta 2003.
Siagian, Sondang P, Fungsi –Fungsi Manajemen, Bumi Aksara Jakarta 2005.
Subarsono A.G. Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar Jakarta 2005.
Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung.2005.
Stoner,A,F,J, Manajemen Prentice-Hall 2001
B.Dokumen
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .
Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 1993 tentang Pedoman pelaksanaan pelayanan.
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman tatalaksana pelayanan umum.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.