Analisis Penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso
Abstract
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2015 adalah sebesar 92,2%, pada tahun 2016 hasil yang diperoleh sebesar 90,1% (menurun 2%), serta pada tahun 2017 hasil yang diperoleh adalah sebesar 87,7% (menurun 2.4%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamona Puselemba berdasarkan standar efektivitas adalah cukup efektif meskipun mengalami penurunan karena tarif yang ditentukan pemerintah selalu mengalami kenaikan sehingga masyarakat sulit membayar pajaknya. Dan juga hal ini di karenakan adanya data tanah kosong atau tidak diketahui wajib pajaknya dan kurang patuhnya masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bambang Riyanto, 2001, Tentang Manajemen Keuangan, Yogyakarta
Datu K, Indra Rindu. 2012. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makasar. Jurnal. Universitas Hasanudin.
Halim, 2007, Akuntansi Sektor publik : Akuntansi keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta
Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH, 2006. Asas dan Dasar Perpajakan, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Prisip Anggaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.