Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah

Ilyas Martunus, Ratno Ratno

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan
pada Pemerintah Kabupaten Poso ditinjau dari kemampuan perolehan
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah (RKKD) dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD). Penelitian
ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder yang
dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dari Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Poso tahun 2018
- 2022. Analisis data yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah (RKKD) dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD). Hasil
penelitian menunjukan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah rata-rata
sebesar 10,23% atau berada pada skala “Rendah Sekali” dengan pola
hubungan yang diterapkan sifatnya “Instruktif” karena berada dibawah
25%. Sedangkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 101,31% yang mana masuk
pada kategori kemampuan keuangan “Sangat Efektif” karena berada di atas
100% (>100%).

Keywords

inerja Keuangan, PAD, Rasio Kemandirian dan Rasio Efektifitas.

Full Text:

PDF

References

Akhmad. 2019. MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH:

Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris. Azkiya Publishing.

Andirfa, M. 2018. KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, “Suatu Kajian Terkait

Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh”.

Unimal Press. 1–87.

Budianto, A. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang

Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Statistisi Diskominfo Kab. Magelang Abstrak,

, 1–18.

Firdaus, F. (2020). Analisis Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten

Bengkalis. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam, 1(2), 32–43.

Halim, Abdul dan Ikbal, Muhammad. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta :

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Halim, Abdul dan Kusufi, M.Syam. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah - Akuntansi Sektor

Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Lantang, K. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

Ekomen, 18(2), 20-29.

Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Salemba Empat.

Mahsun, Mohamad. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFEYogyakarta.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : CV Andi Offset Mahmudi.

Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah

Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana,

(2).

Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Public. Salemba Empat. Jakarta

Patarai, M. I. 2018. Kinerja Keuangan Daerah. Goenawan. De La Macca.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta

Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten

dan Kota Di Propinsi Sumatra Barat. Jurnal Akuntansi, 2(1), 3–31.

Sari, R. K., Woestho, C., & Handayani, M. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(1).

Subaja, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun

-2020. Doctoral dissertation, institut pemerintahan dalam negeri.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.