Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

Pither Tandi

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalam pengelolaan Dana Desa di Desa Saemba, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberi bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Keywords

Dana Desa; Pelaksanaan; Perencanaan; Pertanggungjawaban;

Full Text:

PDF

References

Arifiyanto, D. F dan Kurrohman, T (2014). Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kabupaten Jember.Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan volume 12 Nomor 2, Januari 2013 : 94-103

Darise, N. (2009).Akuntansi keuangan daerah.Jakarta: PT. Indeks.

Ghazali, I. (2001). Pokok akuntansi pemerintahan. Yogyakarta: BPFE.

Machfud.S., Mahi, B. R. Simanjutak,R.,dan Brojonegoro, B. (2002). Dana Alokasi Umum Konsep Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo.(2002). Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah.Yokyakarta Andi.

Nordiawan, D. (2009). Akuntansi pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Nugroho, I. (2000). Pengembangan ekonomi pedesaan menyongsong otonomi daerah. Analisis CSIS, XXIX(1):102-114. Jakarta: CSIS.

Rahmawati, M. (2012).Akuntansi pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.

Siagian, S.P. (1985). Administrasi pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara.

Sulistiyani, A.Teguh. (2004). Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media

Sumpeno, W. (2011).Perencanaan desa terpadu. Banda Aceh: Read

Sugiono, (2009).Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung, Alfabet.

Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2, Januari 2013 hal 94-103

Wahjudin, Sumpeno (2011) Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh. Reinforcement Action and Development.

Yuliani, R. (2012). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali, Universitas Muhammadiyah Surakarta hal. 162-170

Yulianti, Y dan Mangku P. (2003). Sosiologi Pedesaan, Jogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-Undang PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pengertian Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.